Korupsi Pendidikan Dagang Siswa

Salam sobat, apa kabar? Gimana menurut sobat pendidikan di negara kita? puas kah??? Kali ini saya akan menyoroti dunia pendidikan yang menurut saya masih sangat Jorok. Saya tidak akan membahas kasus pendidikan kelas atas semacam UAN yang menghabiskan dana tidak sedikit yang selalu menjadi polemik para pengamat pendidikan kita. Tapi saya hanya ingin menyoroti dunia pendidikan yang sering kita temui di Masyarakat kita, dilingkungan kita. terutama didaerah-daerah yang memang membutuhkan dunia pendidikan yang memadai sehingga menjadi ladang basah untuk korupsi pendidikan dagang siswa oleh oknum tertentu.

Hot Topic pekan ini di Media-media adalah Kasus Korupsi Dagang sapi yang dilakukan oleh Presiden PKS yang jumlahnya Milyaran. Hmmm..., sampe-sampe saking terbiasanya mendengar kata Milyar dalam kasus Korupsi, Angka Milyaran bagi saya saat ini seolah menjadi kecil.Kembali ke topik.

Sore ini saya di telpon dari Ustad pesantren ditempat saya. Beliau meminta kesediaan saya untuk menjadi pengajar di Madrasah sekelas SD, SMP dan nanti dikembangkan ke SMA. Beliau tanpa seijin saya terlebih dahulu langsung memasukkan nama saya ke dalam daftar pengajar, karena sekolah itu adalah sekolah baru yang didirikan oleh Yayasan. Hingga sore nya langsung nelpon meminta maaf dan sekaligus meminta ijin saya. Saya menghormati beliau karena beliau sekaligus teman saya, tujuan beliau pasti juga baik karena sekaligus membuka intansi pendidikan didaerah tersebut selain memajukan pesantrennya.

Daftar pengajar serta jumlah siswa menjadi salah satu syarat yang harus ada untuk melancarkan membuka sekolahan. Nantinya pesantren tersebut akan menjadi lebih berkembang.Selain pendidikan keagamaan juga pendidikan yang berbasis kurikulum juga pastinya akan ada.

Yang jadi pertanyaan saya. Di Kecamatan saya sudah banyak berdiri sekolah-sekolah Swasta dari Yayasan serta satu sekolah negeri yang semuanya kualitasnya masih sangat jauh dari kata Standar? Sekarang mau berdiri lagi sekolah baru. dan bisa saja beberapa waktu kedepan akan berdiri lagi sekolah-sekolah baru. Sebenarnya Modus apa dan motivasi apa dibalik pendirian sekolah-sekolah tersebut? apakah murni ingin mencerdaskan Bangsa? Oh tidak...justru yang terjadi adalah mencelakakan Siswa, Menjebak siswa di lingkaran gelap pendidikan.

Analisa

Pendirian sekolah disuatu daerah tentunya ada regulasi batasan sesuai dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Misal di kecamatan saya dengan jumlah penduduk sekian ratus ribu jiwa, Data menunjukkan jumlah SD ada 60 puluhan, SMP ada 19 dan SMA ada belasan (Maaf saya lupa). Dan ternyata setelah saya meminta pendapat serta konfirmasi ke Pejabat yang mengerti akan hal ini mengatakan, Idealnya SMA di kecamatan saya adalah 2 sekolah dengan Kualitas yang Baik. sementara SD sekian, dan SMP sekian. Sementara kenyataannya jumlah Sekolah SMA saja sudah jauh melebihi dari kata Ideal karena jauh melebihi kuota. Dan sekolah-sekolah tersebut adalah sekolah Swasta yang kebanyakan masih belajar merangkak, Fasilitas Gedung yang jauh dari kata Layak, Fasilitas pendukung serta tenaga pengajar yang jauh dari kata kualitas.

Anda bisa bayangkan, Sekolah SMP mendapat tenaga pengajar lulusan SMA dan parahnya lagi Sekolah SMA mendapat tenaga pengajar lulusan SMA. Walaupun si guru tersebut sedang melaksanakan kuliah kelas karyawan Sabtu-Minggu. Masyarakat pun sudah bisa menilai kemapuan Guru lulusan kuliah kelas karyawan dengan lulusan yang benar-benar kuliah full.

Ada sekolah SMA dengan status Negeri yang cukup baru, tapi kualitasnya justru tidak menunjukkan peningkatan, bahkan semakin menurun dilihat dari jumlah siswa yang masuk di tahun ajaran baru yang hanya mampu mendapatkan siswa sebanyak dua kelas saja, itupun gak penuh. Loh? lantas kemana Masyarakat menyekolahkan anak-anaknya? Yakni mereka memilih sekolah-sekolah baru yang sudah pasti tidak memiliki kualitas yang bagus juga. Tapi kenapa mereka sampe memilih sekolah baru??


Disinilah ada peran "Dagang Siswa", Calon siswa diperdagangkan layaknya sebuah dagangan. Ada sekolah SMK yang baru berdiri dan gedungnya juga masih dibangun, Tapi dari segi Managemen masih sangat jauh dari kata Standar, Guru honorernya di gaji Rp.120.000 Sebulan hingga setiap bulan ada guru masuk dan mengundurkan diri akibat gaji yang sangat jauh dari kata LAYAK.Fasilitas penunjang pendidikan masih NOL besar. Sekolah tersebut menganggarkan dana Rp.5 juta untuk penerimaan siswa baru tahun berikutnya. Angka 5 juta ini harus mendapatkan siswa minimal 200 orang. Cara yang ditempuh sangat banyak dilakukan, Mulai dari kong kali kong dengan Pihak sekolah SMP yang kalau memasukan siswa ke SMK tersebut akan mendapatkan berapa rupiah per kepala. Hingga turun ke lapangan Masyarakat langsung dengan iming-iming menggiurkan. Dan uniknya, Hampir semua sekolah di musim penerimaan siswa baru bergerilya semacam ini.

Lantas kenapa pihak seolah berani menganggarkan dana sekian untuk operasinal mendapatkan siswa? Intinya, semakin banyak siswa yang mereka dapatkan maka dana Bantuan Operasional Sekolah akan semakin besar baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Inilah yang menyebabkan menjamurnya sekolah baru karena ada modus bisnis pribadi untuk mendapatkan keuntungan semata. dan Masalah kualitas pendidikan menjadi dikesampingkan. Yang rugi siapa??? Siswa!

Ditempat saya, 1 sekolah ke sekolah lain baik SD, SMP atau SMA jaraknya sangat berdekatan. Tiap penerimaan siswa baru seperti ajang kampanye politik di negara kita, Ada kampanye hitam juga saling menjelekkan sekolah, dan aba perebutan calon siswa juga.

Saya sempat menanyakan juga, Apakah ada regulasi dari pemerintah pusat dalam mengatur pendirian sekolah? Tentu saja ada. Pendirian sekolah apalagi Yayasan sangatlah sulit dan berat, selain materi juga fasilitas pendukung yang dinamakan aset harus jelas juga terdaftar di notaris agar berbadan hukum. Cara mensiasatinya adalah, sekolah yang didirikan didaerah merupakan sekolah bayangan dari Yayasan utama. Gedung masih numpang juga masih bisa jalan, guru seadanya saja juga bisa. Kulaitas dikesampingkan. Apakah tidak ada pengawasan dari Pusat? Kalau kata orang tadi yang saya tanyain mah.

"Pengawasan itu tetap ada dari Pusat, Cuman sebelum mereka turun  mengecek kelapangan, orang sekolahan sudah menuju ke tim pengawas tersebut untuk memberikan pelicin. sehingga laporan tim pengawas ke pusat sudah "Clear". Sementara Pusat kan hanya Tinggl nunggu laporan saja".

Kita jangan pura-pura buta lah, dalam pendirian sekolah itu juga sebenarnya sudah terjadi kejanggalan dan konsfirasi kan :-) Kalau para tokoh pendidikan didaerah ingin memajukan dunia pendidikan yang benar-benar berkualitas, mencerdaskan bangsa. Cukup lah bangun sekolah sesuai perhitungan idealnya dalam sebuah wilayah. Misal cukup dua sekolah, tapi yang ditingkatkan adalah kualitas sekolah itu sendiri, pra sarana serta tenaga pendidik.

Paman saya mengelola yayasan dan mendirikan sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau SMP yang menurut penilaian saya masih jauh dari kata standar malah menyekolahkan anak-anaknya ke Kota. lah kenapa gak disekolahnya sendiri coba?

Orang tua yang faham akan pendidikan lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya ke kota dengan jarak 1-2 jam dengan motor pribadi. dan ironisnya hanya satu dua yang mampu memilih jalan ini. Bagi mereka dengan ekonomi rendah mau tidak mau harus kebingungan kemana menyekolahkan anaknya sementara mereka ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Akhirnya terjebak dilingkaran gelap dunia pendidikan.

Bagaimana dengan diwilayah lain terutama didaerah? di Indonesia? sama saja....So, jika praktek ini masih dilakukan, semakin banyak berdiri sekolah-sekolah baru yang justru lebih ke bisnis keuntungan semata tanpa mementingkan kualitas dan tujuan mulia mencerdaskan bangsa. Indonesia akan tetap terpuruk. sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas, tapi sudah lelah dan jenuh menyaksikan duia pendidikan kita. Semoga banyak yang sadar akan kesalahan ini dan memperbaikinya demi Indonesia cerdas dimasa akan datang.

Share this post